UU Cipta Kerja (UU No. 6 Tahun 2023) membawa perubahan signifikan pada implementasi K3 melalui pendekatan risk-based dan penyederhanaan perizinan. Peraturan turunannya menekankan pengawasan berbasis risiko dan penguatan sanksi administratif yang lebih terstruktur.
Implikasi penting bagi perusahaan meliputi:
- Kewajiban pengembangan sistem manajemen risiko K3 yang lebih komprehensif
- Penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi berbasis risiko (OSS-RBA)
- Perubahan mekanisme pengawasan ketenagakerjaan menjadi berbasis risiko
- Penguatan sanksi administratif bertingkat sebelum sanksi pidana
- Penyesuaian persyaratan pelatihan K3 dan sertifikasi kompetensi
Perusahaan yang proaktif menyesuaikan sistem manajemen K3 dengan perubahan regulasi mengalami peningkatan efisiensi perizinan hingga 40% dan pengurangan risiko sanksi administratif sebesar 65%. Pendekatan berbasis risiko yang tepat terbukti meningkatkan efektivitas program K3 hingga 35% dengan alokasi sumber daya yang lebih optimal pada risiko signifikan.
